Tidak terasa di tahun 2017 ini kini Indonesia telah berusia 72 tahun dan telah menghasilkan banyak pemimpin negara yang hebat-hebat. Setidaknya sudah 7 orang yang menjadi kepala negara mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Setiap Presiden yang terpilih, memiliki fokus dan program kerja yang berbeda-beda. Di era Presiden Jokowi, Indonesia mulai membenahi infrastruktur secara besar-besar guna menghubungkan dari Sabang sampai Merauke serta mewujudkan sandang pangan menjadi satu harga di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur di dominasi oleh dana investor dan pinjaman bank serta tak sedikit juga keluar dari kantong negara. Selain mempercepat infrastuktur secara nasional, pemerintah juga melakukan pembagunan secara mikro melalui desa-desa yang disebut dengan “Dana Desa”.

Dana desa adalah salah satu program Presiden Jokowi yang bertujuan untuk membabaskan setiap desa untuk berinovasi dan membangun desa masing-masing. Jumlah yang dikelaurkan untuk satu desa tidaklah sedikit, setidaknya setiap desa mendapatkan dana sebesar 1 Miliyar atau bahkan 2 Miliyar per desa pada tahun 2018 mendatang (1). Asal Dana Desa diambil dari kas negara yang masuk dalam APBN tahunan.

Menurut informasi yang saya dapatkan dari media detik, pada tahun depan Dana Desa bisa saja di anggarkan sebesar 120 Triliun, Woww… Banyak sekali bukan?

Dengan banyaknya dana yang di kucurkan untuk pembangunan ini tentu menjadi PR bagi pemerintah untuk mengawasi aliran dana yang keluar. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara yang tingkat korupsinya bisa dibilang tinggi.

Dalam hal ini, penangan dan pengawasan alur dana desa dan dana-dana lainnya yang menggunakan kas negara ternyata sudah ada yang mengawasinya lohh.. yaitu Badan Pengawas Keuangan atau biasa banyak orang kenal dengan singkatan BPK.

Badan Pengawas Keuangan atau BPK adalah lembaga independen yang diamanatkan negara untuk mengawasi alur kas negara. Tujuannya tentu untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sepak terjang BPK dalam menjaga harta negara

Mungkin kamu sudah tau dong beberapa kasus yang melibatkan BPK dengan beberapa instansi negara yang melakukan transaksi menggunakan kas negara yaitu khasus pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta yang merugikan negara. Atas temuan audit BPK, Pemprov DKI katanya harus mengembalikan 191 Miliyar.

Selain itu ada juga kasus yang paling hot saat ini yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto serta pegawai audit BPK atas dugaan korupsi dana e-ktp. Menurut yang saya tonton berita di TV, sebenarnya BPK sudah melakukan audit terhadap proyek dana e-ktp, Wakil DPR Fahri Hamzah menyatakan autit tersebut aman-aman saja dengan status WTP. Namun dari sumber lainnya pada tahun 2014 mengatakan bahwa BPK menemukan 11 kasus ketidakefektifan senilai Rp 357,20 miliar dan kasus kerugian negara senilai Rp 24,90 miliar. Pemeriksaan ini mulai dilakukan pasca penerapan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dan tujuh pemerintah provinsi pada tahun 2013 (3).

Yang lebih parahnya lagi, BPK juga menemukan 5,108 unit rumah bersubsidi tak dihuni. Ini jelas sangat merugikan, karena subsidi rumah adalah salah satu program 1 juta rumah murah pemerintahan Jokowi untuk MBR sehingga jadi tidak efektif (4)

3 kasus diatas hanya bebeapa kasus saja yang menjadi sorotan publik, nyatanya masih ada sekitar 19,000 temuan BPK belum ditindaklanjuti oleh pemerintahan Jokowi (5).

Indonesia beruntung mempunyai lembaga independen seperti BPK untuk menelurusi dan mengaudit setiap proyek pemerintah yang dianggap menyimpang. Berkat kinerja BPK yang gemilang, selama 12 tahun terakhir BPK berhasil menyelamarkan aset negara sebesar 145 Triliun (6). Luar biasa!!

Berdasarkan khasus-khasus diatas tentu menjadi keprihatinan kita kepada pemimpin lembaga terkait guna untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi pada proyek Dana Desa yang memiliki potensi penyimpangan yang luar biasa mengingat jumlah Dana Desa yang dikucurkan pemerintah melalui APBN tidaklah sedikit.

Oleh karena itu, saya mengajak para pembaca semua untuk ikut mengawal harta negara bersam BPK, karena BPK tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan pengawasan dari masyarakat pada aliran Dana Desa agar penggunaannya sesuai dengan program Presiden Jokowi yang ingin membuat infrastruktur dan membangun kesejahteraan yang lebih baik.

Ada pepatah yang mengatakan, “Tak kenal maka tak sayang”. Susuai dengan pantun tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa sih sebenarnya BPK itu, apa program kerja dan tujuannya serta landasan hukum apa berdirinya BPK ini.

Mengenal BPK, “Sang penjaga harta negara”

Sebelum kita lebih dalam mengenal BPK saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya terhadap BPK. Jujur saya tidak terlalu akrab dengan BPK hingga terbitnya kasus-kasus besar seperti yang saya sebutkan diatas. Saya mengira BPK hanya sebatas lembaga yang memberikan rapot terhadap laporan keuangan lembaga pemerintahan dengan istilah WTP atau Wajar Tanpa Peengecualian , tapi ternyata tidak. BPK tugasnya sangat banyak dan berat. Maka saya juga tidak heran kenapa teman-teman kuliahan saya yang mengambil ilmu akuntasi mendambakan untuk bisa bekerja di BPK.

Oke, kembali lagi ke topik intro to BPK, dimulai dari definisinya. Menurut buku panduannya, Badan Pengawas Keuangan adalah sebuah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara. Peran dan tugas pokoknya bisa diuraikan dalam dua hal. Pertama, BPK adalah pemeriksa semua asal-usul dan besarnya penerimaan negara, dari manapun sumbernya. Kedua, BPK harus mengetahui tempat uang negara itu disimpan dan untuk apa uang negara itu digunakan.

 

BPK Sebagai Lembaga Independen Yang Transparan

 

Sumber Utama:

 

Sumber Pelengkap:

(1) Dana Desa – Detik

(2) Kasus RS Sumber Waras – Detik

(3) Kasus E-KTP – Detik (2014)

(4) 5,108 rumah subsidi tak berpenghuni temuan BPK – Detik (2017)

(5) 19,000 temuan BPK – Detik

(6) BPK Selamatkan aset negara – Detik (2017)

Tinggalkan Komentar

Mohon masukkah komentar kamu
Masukkan nama kamu

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.